JABATAN FUNFSIONAL

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

(Sumber dari BKN)
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Penetapan Jabatan Fungsional Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi, Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan: Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian, Tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional. Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas penunjang, yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang pelaksanan tugas utama. Tugas utama adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas (job description) yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang. Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional. Tim Penilai Angka Kredit Dalam pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi masing-masing. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional terdiri atas : Tim Penilai Pusat, yang bertugas membantu pimpinan instansi pembina jabatan fungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV. Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan II dan III. Pengangkatan Persyaratan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional adalah: Berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan, Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku, Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan, Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kenaikan Jabatan Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat: Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan terakhir, Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kenaikan Pangkat Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat: Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang setingkat lebih tinggi, Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Jenjang Jabatan Fungsional Jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Fungsional Ahli. Untuk masing-masing jabatan tersebut di atas ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat/ golongan ruang sebagai berikut: JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL *) I. JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL NO, JABATAN, GOL/ RUANG, KETERANGAN 1, Pelaksana Pemula, II/a, Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjulan Tingkat Atas 2, Pelaksana, II/b-II/c-II/d 3, Pelaksana Lanjulan, III/a-III/b 4, Penyelia, III/c - III/d II. JABATAN FUNGSIONAL AHLI NO, JABATAN, GOL/RUANG, KETERANGAN 1, Ahli Pertama, III/a-III/b, Sekurang-kurangnya berijazah Sarjana (SI) atau D-IV 2, Ahli Muda, III/c - III/d 3, Ahli Madya, IV/a-IV/b-IV/c 4, Ahli Utama, lV/d - IV/e Pembebasan dari Jabatan Fungsional Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, atau Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya, Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila: Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin, Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatanfungsional, Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan, Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan, Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah melaporkan diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pejabat fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit yang terakhir dimiliki. Pemberhentian dari jabatan fungsional Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila: Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah mempunyai kekuatan tetap. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pembebasan sementara, pemberhentian dari, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam rumpun-rumpun jabatan fungsional. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan-jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Jabatan-jabatan di dalam suatu rumpun jabatan dapat berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999. Contoh Jabatan Fungsional dan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Rumpun Jabatan Fungsional No JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA RUMPUN JABATAN 1. Adikara Siaran Dep. Keuangan - 2. Administrator Kesehatan Departemen Kesehatan Kesehatan 3. Agen Badan Intelejen Negara Penyidik dan Detektif 4. Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Manajemen 5. Andalan Siaran (AS) Dep. Keuangan - 6. Apoteker Dep. Kesehatan Kesehatan 7. Arsiparis Arsip Nasional Republik Indonesia Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan 8. Asisten Apoteker Dep. Kesehatan Kesehatan 9. Auditor BPK dan BPKP Akuntan dan Anggaran 10. Bidan Dep. Kesehatan Kesehatan 11. Diplomat Dep. Luar Negeri - 12. Dokter Dep. Kesehatan Kesehatan 13. Dekter Gigi Dep. Kesehatan Kesehatan 14. Dosen Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan tingkat Pendidikan Tinggi 15. Epidemiologi Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan 16. Entomolog Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan 17. Fisioterapis Dep. Kesehatan Kesehatan 18. Guru Dep. Pendidikana Nasional - 19. Inspektur Ketenagalistrikan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan 20. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan 21. Inspektur Tambang Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan 22. Instruktur Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pendidikan lainnya 23. Jaksa Kejaksaan Agung - 24. Medik Veteriner Dep. Pertanian Ilmu Hayat 25 Nutrisionis Dep. Kesehatan Kesehatan 26. Okupasi Terapis Dep. Kesehatan Kesehatan 27. Operator Transmisi Sandi Lembaga Sandi Negara Kesehatan 28. Ortosis Prostesis Departemen Kesehatan Operator alat-alat dan elektronik 29. Pamong Belajar Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan Lainnya 30. Pamong Budaya Dep. Kebudayaan dan Pariwisata Penerangan dan Seni Budaya 31. Paramedik Veteriner Dep. Pertanian Ilmu Hayat 32. Pekerja Sosial Dep. Sosial Ilmu Sosial dan yang berkaitan 33. Pemeriksa Bea dan Cukai Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan 34. Pemeriksa Merk Dep. Kehakiman dan HAM Hak Cipta, Paten dan Merek 35. Pemeriksa Pajak Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan 36. Pemeriksa Paten Dep. Kehakiman dan HAM Hak Cipta, Paten dan Merek 37. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Matematika, Statistika dan yang berkaitan 38. Penera Dep. Perdagangan Pengawas Kualitas dan Pengawas 39. Penerjemah Sekneg Manajemen 40. Pengamat Gunung Api Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Fisika, Kimia dan yang berkaitan 41. Pengamat Meteorologi dan Geofisika Badan Meteorologi dan Geofisika Fisika, Kimia dan yang berkaitan 42. Pengantar Kerja Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ilmu Sosial dan yang berkaitan 43. Pengawas Benih Ikan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat 44. Pengawas Benih Tanaman Dep. Pertanian Ilmu Hayat 45. Pengawas Bibit Ternak Dep. Petanian Ilmu Hayat 46. Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pengawas Kualitas dan Keamanan 47. Pengawas Keselamatan Pelayaran Dep. Perhubungan Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat 48. Pengawas Ketenagakerjaan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengawas Kualitas dan Keamanan 49. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dep. Petanian Ilmu Hayat 50. Pengawas Mutu Pakan Dep. Petanian Ilmu Hayat 51. Pengawas Perikanan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat 52. Pengawas Radiasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Fisika, Kimia dan yang berkaitan 53. Pengwas Sekolah Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan lainnya 54. Pengendalian Dampak Lingkungan Kementrian Negara Lingkungan Hidup Ilmu Hayat 55. Pengendali Ekosistem Hutan Dep. Kehutanan Ilmu Hayat 56. Pengendali Frekuensi Radio Dep. Perhubungan Operator alat-alat optik dan elektronik 57. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat 58. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dep. Petanian Ilmu Hayat 59. Penggerak Swadaya Masyarakat Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ilmu Sosial dan yang berkaitan 60. Penghulu Dep. Agama Keagamaan 61. Penguji Kendaraan Bermotor Dep. Perhubungan Pengawas Kualitas dan Keamanan 62. Penguji Mutu Barang Dep. Perindustrian Pengawas Kualitas dan Keamanan 63. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Dep. Keuangan Ass Prof yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan 64. Penilik Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan lainnya 65. Penyelidik Bumi Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 66. Penyuluh Agama Dep. Agama Keagamaan 67. Penyuluh Kehutanan Dep. Kehutanan Ilmu Hayat 68. Penyuluh Keluarga Berencana BKKBN Ilmu Sosial dan yang berkaitan 69. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dep. Kesehatan Kesehatan 70. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dep. Perindustrian Ilmu Sosial yang berkaitan 71. Penyuluh Pajak Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan 72. Penyuluh Pertanian Dep. Pertanian Ilmu Hayat 73. Perancang Peraturan Perundang-undangan Dep. Kehakiman dan HAM Hukum dan Peradilan 74. Perantara Hubungan Industrial Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hukum dan Peradilan 75. Perawat Dep. Kesehatan Kesehatan 76. Perawat Gigi Dep. Kesehatan Kesehatan 77. Perekam Medis Dep. Kesehatan Kesehatan 78. Perekayasa BPPT Peneliti dan Perekayasa 79. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Manajemen 80. Polisi Kehutanan Dep. Kehutanan Penyidik dan Detektif 81. Pranata Hubungan Masyarakat Lembaga Informasi Nasional Penerangan dan Seni Budaya 82. Pranata Komputer Badan Pusat Statistik Kekomputeran 83. Pranata Laboratorium Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan 84. Pranata Nuklir Badan Tenaga Atom Nasional Fisika, Kimia dan yang berkaitan 85. Pustakawan Perpustakaan Nasional Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan 86. Radiografer Dep. Kesehatan Kesehatan 87. Refraksionis Optisien Dep. Kesehatan Kesehatan 88. Sandiman Lembaga Sandi Negara Penyidik dan Detektif 89. Sanitarian Dep. Kesehatan Kesehatan 90. Statistisi Badan Pusat Statistik Matematika, Statistika dan yang berkaitan 91. Surveyor Pemetaan BAKOSURTANAL Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 92. Teknik Jalan dan Jembatan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 93. Teknik Pengairan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 94. Teknik Penyehatan Lingkungan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 95. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 96 Teknik Elektromedis Dep. Kesehatan Kesehatan 97. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan BPPT Peneliti dan Perekayasaan 98. Teknisi penerbangan Dep. Perhubungan Teknisi dna Pengontrol Kapal dan Pesawat 99. Teknisi Siaran Dep. Keuangan - 100. Terapis Wicara Dep. Kesehatan Kesehatan 101. Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara Pendidikan liannya Bahan bacaan: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 9 Juli 1988