KORP PNS

Korps PNS
(Sumber BKN)

Seperti dinyatakan dalam Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terbentuk pada tanggal 29 Nopernber 1971 bertolak dari latar belakang pemikiran, bahwa dengan pegawai yang terkotak-kotak dalam berbagai kelompok idiologi tidak mungkin tugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang diamanatkan Negara dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebelum Korpri terbentuk, pegawai negeri yang bekerja dalam dinas-dinas pemerintahan adalah anggota dari perserikatan-perserikatan pegawai yang sangat banyak jumlahnya. Perserikatan pegawai tersebut pada umumnya berinduk kepada kekuatan (partai) politik yang ada, misalnya Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM) yang berinduk pada Partai Nasionalis Indonesia, Serikat Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) yang berinduk pada Partai Sosialis Indonesia, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) yang berinduk pada Partai Nahdlatul Ulama, Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) yang berinduk pada SOBSI/PKI, dan sebagainya. Dengan pegawai yang memiliki kesetiaan yang "mendua", yaitu disatu pihak pegawai taat kepada Pemerintah, sedangkan di lain pihak setia kepada partainya. Setiap pegawai disamping bekerja bagi pemerintah sesuai bidang tugasnya, akan bertindak sesuai arahan pimpinan partainya. Dengan keadaan yang demikian amat sulit diharapkan bahwa Pemerintah akan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Atas prakarsa pemerintah, untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan menyeleng-garakan pembangunan nasional, diupayakan suatu wahana yang dapat mewadahi seluruh pegawai yang bekerja dalam dinas-dinas pemerintah. Dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 Nopember 1971 dibentuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Korpri digagas sebagai satu-satunya wadah untukmenampung kegiatan para anggotanya di luar kedinasan. Fungsi Korpri Korpri berfungsi sebagai: Perekat persatuan dan kesatuan bangsa; Pelopor peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas anggota; Pelindung dan pengayom anggota; Penyalur kepentingan anggota; Pendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya; Pelopor pelayanan publik dalam menyukseskan program-program pembangunan; Mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pencetus ide, serta pejuang keadilan dan kemakmuran bangsa Visi dan Misi Korpri Visi Korpri adalah terwujudnya Korpri sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam membangun Pemerintahan yang baik. Untuk dapat merealisasikan visi tersebut diatas, maka Korpri memiliki misi: Mewujudkan organisasi Korpri sebagai alat pemersatu bangsa dan negara, Memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi Korpri, Meningkatkan peran serta Korpri dalam mensukseskan pembangunan nasional, Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota, Meningkatkan ketaqwaan dan profesionalitas anggota, Meningkatkan kesejahteraan anggotanya, Menbegakkan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia, Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota Korpri, Mewujudkan pronsip-prinsip kepemerintahan yang baik Program Kerja Pokok-pokok kegiatan sebagai pelaksanaan visi, misi, dan fungsi Korpri, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sasaran Program Umum Korpri adalah: Melaksanakan penguatan dan konsolidasai organisasi dengan sasaran terwujudnya organisasi yang kuat, handal, dan netral; Pembinaan profesionalisme, moral, jasmani, dan semangat korps dengan sasaran adanya peningkatan kompetansi, ahlak, kesehatan, dan jiwa korsa anggota; Peningkatan usaha dan pengembangan potensi bisnis dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota; Peningkatan kepedulian terhadap masalah sosial, perlindungan hukum bagi anggota dengan sasaran untuk ikut serta membantu mengatasi permasalhan sosial yang dihadapi serta membenkan bantuan hukum terhadap anggota. Program Umum Korpri menjadi acuan dalam menyusun program kerja pada masing-masing jenjang kepengurusan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tetap dikendalikan dab dilakukan pengawasan oleh Pimpinan/Pengurus di semua jenjang kepengurusan. Doktrin Korpri Korpri memiliki suatu doktrin yang disebut Bhinneka Karya Abdi Negara, yang berarti walaupun Pegawai Republik Indonesia melaksanakan tugas diberbagai bidang dengan jenis karya yang beraneka ragam, tetap bersatu dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Doktrin Korpri adalah kebulatan tekad dan kesatuan pemikiran Korpri tentang dasar-dasar dan pokok-pokok pelaksanaan serta pengembangan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan menjadi pedoman serta pembimbing bagi segenap anggota dalam melaksanakan asas dan mencapai tujuan Korpri. Doktrin Korpri manjadi pedoman bagi setiap anggota Korpri dalam melaksanakan visi dan misi Korpri. Kode Etik Korpri Korpri memiliki Kode Etik yang dinamakan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Korpri. Kode Etik Korpri adalah pedoman sikap dan tingkah laku angotanya. Naskah Panca Prasetya Korpri adakah sebagai berikut. PANCA PRASETYA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA, ADALAH INSAN YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERJANJI: SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA KESATUAN DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR1945; MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN BANGSA DAN NEGARA SERTA MEMEGANG TEGUH RAHASIA JABATAN DAN RAHASIA NEGARA; MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT Dl ATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN; MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA KESETIAKAWANAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA; MENEGAKKAN KEJUJURAN, KEADILAN DAN DISIPLIN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PROFESIONALISME Lambang Korpri Lambang Korpri diadakan dengan maksud untuk lebih menumbuhkan jati diri dan jiwa korsa anggota Korpri. Bentuk dan makna lambang Korpri adalah sebagai berikut: Pohon dengan 17 ranting, 8 dahan, dan 45 daun, melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peranan Korpri sebagai Aparatur Negara Republik Indonesia yang dimulai sejak diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945; Bangunan berbentuk balairung dengan lima tiang, melambangkan tempat dan wahana sebagai pemersatu seluruh anggota Korpri, perekat bangsa pada umumnya untuk mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang stabil dan demokratis dalam upaya mencapai tujuan nasional dengan berdasarkan Pancasila dan Jatidiri, Kode Etik serta paradigma baru Korpri; Sayap yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 lima) ditepi melambangkan pengabdian dan perjuangan Korpri untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sifat, peranan dan program kerja Korpri dalam memperjuangkan kepentingan para anggotanya tercermin dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korpri. Dalam perjalanan sejarah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korpri yang ditetapkan pada tahun 1971 saat pembentukan Korpri, telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan terjadi sesuai perkembangan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dari masa ke masa. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korpri terakhir ditetapkan dengan Keputusan Musyawaran Nasional VI Korpri Nomor : KEP-05/MUNAS/2004 tanggal 30 Nopember 2004 dan disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Bahan bacaan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI Nomor : KEP- 05/MUNAS/2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI; Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI Nomor : KEP-06/MUNAS/2004 tentang Program Umum KORPRI Tahun 2004-2009; Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI Nomor : KEP- O7/MUNAS/2004 Tentang Doktrin KORPRI; Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI Nomor : KEP- 08/MUNAS/2004 tentang Kode Etik KORPRI Dan Penjelasannya; Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI Nomor : KEP- 09/MUNAS/2004 tentang Lambang, Panji, Dan Atribut KORPRI; Keputusasn Musyawarah Nasional VI KORPRI Nomor : KEP-12/MUNAS/2004 Tentang Deklarasi Hasta Dharma;

JABATAN FUNFSIONAL

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

(Sumber dari BKN)
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Penetapan Jabatan Fungsional Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi, Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan: Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian, Tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional. Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas penunjang, yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang pelaksanan tugas utama. Tugas utama adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas (job description) yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang. Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional. Tim Penilai Angka Kredit Dalam pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi masing-masing. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional terdiri atas : Tim Penilai Pusat, yang bertugas membantu pimpinan instansi pembina jabatan fungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV. Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan II dan III. Pengangkatan Persyaratan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional adalah: Berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan, Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku, Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan, Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kenaikan Jabatan Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat: Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan terakhir, Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kenaikan Pangkat Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat: Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang setingkat lebih tinggi, Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Jenjang Jabatan Fungsional Jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Fungsional Ahli. Untuk masing-masing jabatan tersebut di atas ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat/ golongan ruang sebagai berikut: JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL *) I. JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL NO, JABATAN, GOL/ RUANG, KETERANGAN 1, Pelaksana Pemula, II/a, Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjulan Tingkat Atas 2, Pelaksana, II/b-II/c-II/d 3, Pelaksana Lanjulan, III/a-III/b 4, Penyelia, III/c - III/d II. JABATAN FUNGSIONAL AHLI NO, JABATAN, GOL/RUANG, KETERANGAN 1, Ahli Pertama, III/a-III/b, Sekurang-kurangnya berijazah Sarjana (SI) atau D-IV 2, Ahli Muda, III/c - III/d 3, Ahli Madya, IV/a-IV/b-IV/c 4, Ahli Utama, lV/d - IV/e Pembebasan dari Jabatan Fungsional Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, atau Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya, Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila: Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin, Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatanfungsional, Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan, Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan, Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah melaporkan diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pejabat fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit yang terakhir dimiliki. Pemberhentian dari jabatan fungsional Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila: Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah mempunyai kekuatan tetap. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pembebasan sementara, pemberhentian dari, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam rumpun-rumpun jabatan fungsional. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan-jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Jabatan-jabatan di dalam suatu rumpun jabatan dapat berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999. Contoh Jabatan Fungsional dan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Rumpun Jabatan Fungsional No JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA RUMPUN JABATAN 1. Adikara Siaran Dep. Keuangan - 2. Administrator Kesehatan Departemen Kesehatan Kesehatan 3. Agen Badan Intelejen Negara Penyidik dan Detektif 4. Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Manajemen 5. Andalan Siaran (AS) Dep. Keuangan - 6. Apoteker Dep. Kesehatan Kesehatan 7. Arsiparis Arsip Nasional Republik Indonesia Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan 8. Asisten Apoteker Dep. Kesehatan Kesehatan 9. Auditor BPK dan BPKP Akuntan dan Anggaran 10. Bidan Dep. Kesehatan Kesehatan 11. Diplomat Dep. Luar Negeri - 12. Dokter Dep. Kesehatan Kesehatan 13. Dekter Gigi Dep. Kesehatan Kesehatan 14. Dosen Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan tingkat Pendidikan Tinggi 15. Epidemiologi Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan 16. Entomolog Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan 17. Fisioterapis Dep. Kesehatan Kesehatan 18. Guru Dep. Pendidikana Nasional - 19. Inspektur Ketenagalistrikan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan 20. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan 21. Inspektur Tambang Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan 22. Instruktur Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pendidikan lainnya 23. Jaksa Kejaksaan Agung - 24. Medik Veteriner Dep. Pertanian Ilmu Hayat 25 Nutrisionis Dep. Kesehatan Kesehatan 26. Okupasi Terapis Dep. Kesehatan Kesehatan 27. Operator Transmisi Sandi Lembaga Sandi Negara Kesehatan 28. Ortosis Prostesis Departemen Kesehatan Operator alat-alat dan elektronik 29. Pamong Belajar Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan Lainnya 30. Pamong Budaya Dep. Kebudayaan dan Pariwisata Penerangan dan Seni Budaya 31. Paramedik Veteriner Dep. Pertanian Ilmu Hayat 32. Pekerja Sosial Dep. Sosial Ilmu Sosial dan yang berkaitan 33. Pemeriksa Bea dan Cukai Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan 34. Pemeriksa Merk Dep. Kehakiman dan HAM Hak Cipta, Paten dan Merek 35. Pemeriksa Pajak Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan 36. Pemeriksa Paten Dep. Kehakiman dan HAM Hak Cipta, Paten dan Merek 37. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Matematika, Statistika dan yang berkaitan 38. Penera Dep. Perdagangan Pengawas Kualitas dan Pengawas 39. Penerjemah Sekneg Manajemen 40. Pengamat Gunung Api Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Fisika, Kimia dan yang berkaitan 41. Pengamat Meteorologi dan Geofisika Badan Meteorologi dan Geofisika Fisika, Kimia dan yang berkaitan 42. Pengantar Kerja Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ilmu Sosial dan yang berkaitan 43. Pengawas Benih Ikan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat 44. Pengawas Benih Tanaman Dep. Pertanian Ilmu Hayat 45. Pengawas Bibit Ternak Dep. Petanian Ilmu Hayat 46. Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pengawas Kualitas dan Keamanan 47. Pengawas Keselamatan Pelayaran Dep. Perhubungan Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat 48. Pengawas Ketenagakerjaan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengawas Kualitas dan Keamanan 49. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dep. Petanian Ilmu Hayat 50. Pengawas Mutu Pakan Dep. Petanian Ilmu Hayat 51. Pengawas Perikanan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat 52. Pengawas Radiasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Fisika, Kimia dan yang berkaitan 53. Pengwas Sekolah Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan lainnya 54. Pengendalian Dampak Lingkungan Kementrian Negara Lingkungan Hidup Ilmu Hayat 55. Pengendali Ekosistem Hutan Dep. Kehutanan Ilmu Hayat 56. Pengendali Frekuensi Radio Dep. Perhubungan Operator alat-alat optik dan elektronik 57. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat 58. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dep. Petanian Ilmu Hayat 59. Penggerak Swadaya Masyarakat Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ilmu Sosial dan yang berkaitan 60. Penghulu Dep. Agama Keagamaan 61. Penguji Kendaraan Bermotor Dep. Perhubungan Pengawas Kualitas dan Keamanan 62. Penguji Mutu Barang Dep. Perindustrian Pengawas Kualitas dan Keamanan 63. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Dep. Keuangan Ass Prof yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan 64. Penilik Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan lainnya 65. Penyelidik Bumi Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 66. Penyuluh Agama Dep. Agama Keagamaan 67. Penyuluh Kehutanan Dep. Kehutanan Ilmu Hayat 68. Penyuluh Keluarga Berencana BKKBN Ilmu Sosial dan yang berkaitan 69. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dep. Kesehatan Kesehatan 70. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dep. Perindustrian Ilmu Sosial yang berkaitan 71. Penyuluh Pajak Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan 72. Penyuluh Pertanian Dep. Pertanian Ilmu Hayat 73. Perancang Peraturan Perundang-undangan Dep. Kehakiman dan HAM Hukum dan Peradilan 74. Perantara Hubungan Industrial Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hukum dan Peradilan 75. Perawat Dep. Kesehatan Kesehatan 76. Perawat Gigi Dep. Kesehatan Kesehatan 77. Perekam Medis Dep. Kesehatan Kesehatan 78. Perekayasa BPPT Peneliti dan Perekayasa 79. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Manajemen 80. Polisi Kehutanan Dep. Kehutanan Penyidik dan Detektif 81. Pranata Hubungan Masyarakat Lembaga Informasi Nasional Penerangan dan Seni Budaya 82. Pranata Komputer Badan Pusat Statistik Kekomputeran 83. Pranata Laboratorium Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan 84. Pranata Nuklir Badan Tenaga Atom Nasional Fisika, Kimia dan yang berkaitan 85. Pustakawan Perpustakaan Nasional Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan 86. Radiografer Dep. Kesehatan Kesehatan 87. Refraksionis Optisien Dep. Kesehatan Kesehatan 88. Sandiman Lembaga Sandi Negara Penyidik dan Detektif 89. Sanitarian Dep. Kesehatan Kesehatan 90. Statistisi Badan Pusat Statistik Matematika, Statistika dan yang berkaitan 91. Surveyor Pemetaan BAKOSURTANAL Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 92. Teknik Jalan dan Jembatan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 93. Teknik Pengairan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 94. Teknik Penyehatan Lingkungan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 95. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 96 Teknik Elektromedis Dep. Kesehatan Kesehatan 97. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan BPPT Peneliti dan Perekayasaan 98. Teknisi penerbangan Dep. Perhubungan Teknisi dna Pengontrol Kapal dan Pesawat 99. Teknisi Siaran Dep. Keuangan - 100. Terapis Wicara Dep. Kesehatan Kesehatan 101. Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara Pendidikan liannya Bahan bacaan: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 9 Juli 1988