Translate

Kamis, 30 Januari 2014

LARANGAN PUNGUTAN DI SD DAN SMP

Larangan Pungutan di SD dan SMP

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 60 TAHUN 2011
TENTANG 
LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

Secara jelas menyebutkan bahwa SD dan SMP Negeri (non RSBI) dilarang melakukan pungutan apapun kepada peserta didik, orang tua dan walinya. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah SBI/RSBI harus memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendikbud ini. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah swasta yang menerima dana BOS juga diatur didalam peraturan ini.
Selengkapnya UNDUH DISINI
Unduh juga informaisi lainnya tentang BOS

Selasa, 28 Januari 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA



Undang-Undang Nomor  5 Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 15 Januari 2014, sebelumnya RUU ini telah disahkan oleh DPR RI sejak tanggal 19 Desember 2013, merupakan Pengganti dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999  tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mengatur masalah manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; pensiun dan tabungan hari tua; dan perlindungan.

Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 134 Pasal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
BAB II - ASAS, PRINSIP, NILAI-NILAI DASAR,DAN KODE ETIK
BAB III - JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN
BAB IV - FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN
BAB V - JABATAN ASN
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VII - KELEMBAGAAN
BAB VIII - MANAJEMEN
BAB IX - PENCALONAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN NEGARA
BAB X - ORGANISASI
BAB XI - SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
BAB XII - PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XIII - LARANGAN
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP

Dalam UU ini disebutkan, pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK). Selanjutnya, mengenai Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi terdiri atas:
a.  Jabatan Administrator, yaitu jabatan yang diisi oleh pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
b.  Jabatan Pengawas, dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
c.  Jabatan Pelaksana, dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

Jabatan Fungsional terdiri atas :
Jabatan fungsional keahlian, yang terdiri dari:
a. Ahli Utama;
b. Ahli Madya;
c. Ahli Muda;
d. Ahli Pertama;
Jabatan fungsional ketrampilan, yang terdiri dari:
a. Penyelia;
b. Mahir;
c. Terampil;
d. Pemula.

Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

UU Nomor 5 Tahun 2014 selengkapnya UNDUH DISINI



BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor . Bl4SlM.PAN-RB/O1 12014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Tindak Lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sambil menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :